undang undang keimigrasian. Menurut pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan imigrasi adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam. undang undang keimigrasian

Maka dari itu, dibuatlah Undang-Undang yang mengatur warga negara asing saat berada di lingkungan suatu Negara. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Tiga orang WNA dideportasi oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar karena melanggar keimigrasian. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa : Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan dipidana denda. 00 WIB & Jumat. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar w ilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di daerah perbatasan diatur tersendiri dengan perjanjian lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini. 31 9 Keimigrasian, hal. Jakarta (ANTARA) - Sejak setahun terakhir ini naskah RUU Keimigrasian telah digodok di DPR sebagai langkah awal yang akan melalui berbagai tahapan yang cukup panjang sebelum menjadi Undang-undang. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Pasal 107 ayat (3) Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian Penyidik Negeri Sipil jika telah selesai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan melakukan penyidikan hasil penyidikan Undang-Undang ini. UMUM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diselenggarakan salah satunya berdasarkan asas kemudahan berusaha. Dari rumusan tersebut diatas, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya. Imigrasi) terkait orang orang asing tersebut bekerja. 14. Administrasi. Operasi yang digelar Tim Pora Kantor Imigrasi Jakarta Pusat itu. membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . Undang-Undang No. Sebaiknya pemberian izin keimigrasian (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 khususnya untuk izin tinggal kunjuangan tentang Keimigrasian menyebutkan “Pejabat diberikan dengan tenggang waktu 1 (bulan) Imigrasi berwenang melakukan Tindakan terhitung sejak izin itu diberikan dan dapat Administratif Keimigrasian terhadap Orang diperpanjang selama. Siti Maulidia Rostani Thamsiel (2020) Pengamanan Keimigrasian, Teknis Substantif Intelejen Keimigrasian, Depok,. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. JDIH 2. 9 tahun 2003. PP No 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PP No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Rabu, 10 Maret 2021 Dibaca: 872 kali Link Halaman: Beranda / Category / Peraturan Pemerintah /Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. NOMOR 9 TAHUN 1992. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 3. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal itu tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 bahwa mereka (orang asing) wajib memiliki izin tinggal. Dokumen PerjalananUndang Undang Keimigrasian. Buku Undang-undang Keimigrasian Dan Kewarganegaraan karya Tim Fokusmedia. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri k. Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 8. Bandara Changi di Singapura (brittanica) Ajuan amandemen undang-undang ini juga memberi kekuasaan kepada Immigration & Checkpoints Authority (ICA). DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentangPERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAK TERHADAP KEWARGANEGARAAN DAN STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sebelumnya terkait kejahatan imigrasi, Indonesia telah mengatur dalam Undang-Undang (Darurat) Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi, karena maksud pembuat undang-undang ialah mengubah ketentuan yang tercantum pada pasal 527 dan 241 KUHP, yang merupakan suatu sistemg. Demikian jawaban dari kami terkait arti pro justitia dan contoh pro justitia sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soetta merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Many of them entered Indonesia in illegal ways which could put the Indonesian. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 8 Ngurah Mas Wijaya Kusuma, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan Dan Kegiatan Orang Asing Di Bali, Jurnal MagisterAdapun secara rinci, tindak pidana keimigrasian yang tertera dalam Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah sebagai berikut : Pasal 113. Selasa, 10 Juli 2012 | 13:55 WIB. Judul. BAB 9 - Pencegahan dan Penangkalan; Pasal 91. Menurut Prof. Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian DETAIL PERATURAN Abstrak. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik1. Pengertian keimigrasian telah mengalami perubahan, dalam undang-undang Keimigrasian sebelumnya (No. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-undang Nomor 8 Drt. 00 - 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Jenderal Imigrasi pun mencetak dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UUDrt. KETENTUAN PENUTUP. 3 WNA Dideportasi, Langgar Aturan Imigrasi. Sebagai cabang hukum administrasi yang berkarakter dinamis, pembaruan politik hukum keimigrasian semestinya menjawab kebutuhan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Asing. Keimigrasian dalam pemberian Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua serta penyempurnaan kebijakan teknis lainnya. Undang-Undang RI No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1992. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan Teknologi informasi. Keimigrasian. MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA 4. 6 tahun 2011 mengenai kebijakan keimigrasian terhadap penjagaan perbatasan negara yaitu dengan adanya kebijakan selektif policy dimana setiap orang yang masuk dan keluar Indonesia hanya orang yang bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban negara. Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Izin tinggal terbatas itu sendiri diberikan oleh Imigrasi kepada: a. Tindak Pidana Keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan keimigrasian. UU 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk undang-undang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan. 3. ABSTRAK: Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum di bidang keimigrasian serta mewujudkan penguatan fungsi keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan pasal yang mengatur Izin Tinggal di wilayah hukum Indonesia. Mekanisme Perolehan Dokumen Keimigrasian Ketentuan penjelasan umum atas. Tindak lanjut dari dari. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang. E. Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran dibidang keimigrasian dapat dikenakan melalui tindakan keimigrasian atau. PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Kewarganegaraan Ganda (Affidavit) | Imigrasi Kotabumi. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Prof. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. T. C. E. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang; Kepala Kantor Dari Masa ke Masa;. 1. Mengekstrak ketentuan pengungsi ke dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang mengenai keimigrasian. Pasal 77. bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara. Undang-undang tentang Perjanjian Internasional; e. 01 Taruna Tingkat I Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi Email : aditya_junio@yahoo. Dalam penerapanya menolak dan mendeportasi orang asing, Imigrasi menggunakan tiga jenis sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 yaitu Tindak Administrasi Keimigrasian atau deportasi, pasal 13, dan selective policy atau kebijakan selektif. Keimigrasian pada tanggal 31 Maret 1992 yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33. Bab 2 - Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, dan berbagai peraturan perundang-undang lainnya. 10. TENTANG . Singapura Perketat Aturan Keimigrasian. Hukum keimigrasian adalah bagian dari hukum administrasi, di mana. Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan PemerintahDalam istilah Keimirgasian kita sering mendengar kata Cekal, Cekal disini merupakan singkatan dari cegah-tangkal. Tindakan administratif keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (31) yaitu Tindakan administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Dalam undang-undang keimigrasian (2) Dalam hal Deportasi sebagaimana terdapat 2 tindak yaitu tindak administratif dimaksud pada ayat (1) belum dapat dan tindak pidana keimigrasian. Layanan. Tindak Pidana Keimigrasian adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang -Undang tentang Keimigrasian. 390. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diundangkan pada tanggal 05 Mei 2011, maka berdasarkan Bab XV Pasal 142, Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi. pemerintah secara resmi menggunakan istilah Hukum Keimigrasian. Dalam istilah keimigrasian cegah memiliki arti larangan sementara terhadap Orang Asing atau Warga Negara Indonesia (WNI) untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang. Orang asing yang memasuki batas wilayah suatu negara secara ilegal (tanpa memiliki visa ataupun surat-surat perjalanan yang sah) baik melalui darat, laut dan. Jenderal Imigrasi pun mencetak dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya tindak pidana penyelundupan manusia terdapat pada Pasal 120 UU Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri. : a. p. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara. 6 Tahun 2011 tidak disebutkan sebagai konsideran dalam Perpres tersebut. Namun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 ini masih terdapat beberapa kelemahan. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. B. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. Pasal 134. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216); b. ”, tutur Lisda. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia SURAT EDARAN. Sebelum menutup penjelasannya, Lisda juga menyampaikan tiga poin yang harus diimplementasikan pada UU Keimigrasian setelah disempurnakan. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; Peraturan Pemerintah. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 16. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia melalui Undang-Undang Keimigrasian No. Pasal 106. Akhmad Dani, Pengawasan O rang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indo nesia, Halaman. KEIMIGRASIAN . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian: UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;. Undang -U ndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah ter akhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 . bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang. Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Yakni melakukan kegiatan rutin dan a. Kepala Kantor, Kepala. Penjamin. No. KETENTUAN UMUM 2. Ulasan: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”), tidak mengenal istilah pencekalan. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Di dalam Undang-Undang tersebut diatur apabila terjadi tindak pidana imigrasi, itu dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian . TRIBUN-MEDAN. 10/2023. Undang-Undang Keimigrasian, (2)Kendala-kendala apakah yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang keimigrasian, (3)_. Sus/2013dalam Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 06Tahun 2011 tentang KEIMIGRASIAN;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATHUR SUGARA bin SRIYONOdengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masahukuman selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah. ,M. Analis Keimigrasian Ahli. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); 5. 2 No. 20 2 2 , No . Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang. Keduanya terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500 juta. Peraturan perundang-undangan keimigrasian Timor Leste yang diterbitkan dalam lembaran negara yaitu Undang-undang Imigrasi dan Suaka No. Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang. dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Nomor 1257 K/Pid. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. d. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ali Reza Khodadad dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi sesuai dengan Pasal 75 jo. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN 3. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia SURAT EDARAN. Tema tersebut dilatar belakangi oleh warga negara asing yang telah dikenakan sanksi dan dilakukan penangkalan. KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG. 7. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka. KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG. Aruan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Online single submission belum sepenuhnya memenuhi standar layanan publik yang ideal. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang. 7 Undang ini. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia SURAT EDARAN. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaMelalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0235. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang tertuang dalam satu pasal yakni Pasal 120, yang merupakan pengembangan dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.